Kesuksesan Android menurutnya tak lepas dari banyaknya pilihan perangkat yang tersedia dengan berbagai merek. Samsung, lagi-lagi, diprediksi sebagai produsen Android terpopuler meskipun penjualan perangkat Android buatan LG dan Sony juga terlihat mengalami peningkatan.
Yang menarik, tahun ini Google Android telah mengontrol pasar smartphone dunia sebesar 68,3%. Dominasi Android ini akan terus bertahan hingga tahun-tahun mendatang tapi akan sedikit melemah di tahun 2016 dengan penguasaan pasar 63,8%. Di posisi kedua, tidak beranjak Apple iOS dengan 18,8%. Di tahun 2016, iOS diperkirakan mengalami lonjakan tipis dengan penguasaan pasar 19,1%. Catatan IDC, jika Apple tidak membuat produk dengan harga murah maka dominasinya di pasar masih akan terus tertinggal di belakang Android.
Sisanya, Windows Phone OS milik Microsoft menguasai pasar 2,6% di tahun 2012, sementara BlackBerry hanya 4,7% saja. Di tahun 2016, Windows Phone diprediksi naik hingga 11,4% sedangkan BlackBerry harus turun di 4,1%.
Dominasi mutlak Android di jagat smartphone bisa dibilang sudah bisa
ditebak. Pasalnya, OS besutan Google ini disokong oleh banyak vendor.
Sehingga dengan strategi 'keroyokan' ini, si robot hijau mampu meraup
pangsa pasar yang lebih besar ketimbang pesaingnya. Berbeda dengan iOS
dan BlackBerry yang sama-sama single fighter alias cuma diadopsi oleh
perangkat smartphone keluaran Apple dan RIM.
15/07/2013
BLSM : Rakyat atau ParPol ?
Setelah harga bahan bakar minyak, terbitlah penyaluran BLSM. Pemerintah sangat optimistis penurunan daya beli masyarakat akan kenaikan harga BBM bisa diatasi dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dulu sangat dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLSM ( Bantuan Langsung Tunai Sementara ) adalah kebijakan baru yang diambil pemerintah sebagai pengganti dari pengurangan RAPBN terhadap subsidi BBM.
Pengamat politik dari LIPI, Prof Dr Siti Zuhro mengatakan, rakyat saat ini sudah cerdas dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan atas isu kenaikan harga BBM yang akan diterapkan pemerintah sebagai syarat politisasi lantaran mendekati Pemilu 2014. Meski masa pemerintahan Presiden SBY akan berakhir pada 2014.
Menurutnya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memang diperlukan oleh rakyat mengingat harga-harga mulai merangkak naik ketika BBM subsidi dinaikkan. Seorang anggota DPR dari Partai Gerindra Arif Pouyono mengatakan sedikitnya Rp 180 miliar yang seharusnya digunakan untuk sosialisasi kompensasi penaikan BBM itu diperkirakan akan diselewengkan.
Dalam APBN-P 2013 tercatat dana safeguarding seharusnya dipakai untuk imbal jasa pengiriman, pencetakan dan biaya kirim lembar, dan pengamanan distribusi kartu dan bantuan. Nilai totalnya mencapai Rp 360,1 milyar.
Biaya sosialisasi BLSM sebenarnya hanya menghabiskan sebesar 50% dari dana yang dianggarkan. Oleh karena itu, ia mengherankan penetapan anggaran sebesar itu untuk biaya sosialisasi.
Sosialisasi BLSM juga dapat dijadikan kampanye terselubung oleh partai penguasa. Arif mengungkapkan, dana pengamanan ini sebenarnya disediakan pemerintah setiap kali penaikan harga BBM.
Namun, belum pernah dilakukan audit pemanfaatan dana tersebut. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pemeriksa harus audit pemanfaatannya dana pengamanan ini," tegas Arif. Dia juga mengimbau, seluruh pihak untuk memantau penyaluran BLSM. Sebab dana kompensasi yang besar itu juga sarat penyelewengan.
Pengamat politik dari LIPI, Prof Dr Siti Zuhro mengatakan, rakyat saat ini sudah cerdas dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan atas isu kenaikan harga BBM yang akan diterapkan pemerintah sebagai syarat politisasi lantaran mendekati Pemilu 2014. Meski masa pemerintahan Presiden SBY akan berakhir pada 2014.
Menurutnya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memang diperlukan oleh rakyat mengingat harga-harga mulai merangkak naik ketika BBM subsidi dinaikkan. Seorang anggota DPR dari Partai Gerindra Arif Pouyono mengatakan sedikitnya Rp 180 miliar yang seharusnya digunakan untuk sosialisasi kompensasi penaikan BBM itu diperkirakan akan diselewengkan.
Dalam APBN-P 2013 tercatat dana safeguarding seharusnya dipakai untuk imbal jasa pengiriman, pencetakan dan biaya kirim lembar, dan pengamanan distribusi kartu dan bantuan. Nilai totalnya mencapai Rp 360,1 milyar.
Biaya sosialisasi BLSM sebenarnya hanya menghabiskan sebesar 50% dari dana yang dianggarkan. Oleh karena itu, ia mengherankan penetapan anggaran sebesar itu untuk biaya sosialisasi.
Sosialisasi BLSM juga dapat dijadikan kampanye terselubung oleh partai penguasa. Arif mengungkapkan, dana pengamanan ini sebenarnya disediakan pemerintah setiap kali penaikan harga BBM.
Namun, belum pernah dilakukan audit pemanfaatan dana tersebut. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pemeriksa harus audit pemanfaatannya dana pengamanan ini," tegas Arif. Dia juga mengimbau, seluruh pihak untuk memantau penyaluran BLSM. Sebab dana kompensasi yang besar itu juga sarat penyelewengan.
Subscribe to:
Posts (Atom)